Pekanbaru Online | Beranda

KAMPAR [RS] Polisi Kehutanan Riau menemukan ribuan kayu ilegal dan dua alat berat dalam operasi pembalakan liar di Kampar, Sabtu [7/1]. Kasus illegal logging ini diduga melibatkan mantan pejabat daerah.

Polisi kehutanan menyisir lokasi yang menjadi tempat penimbunan kayu ilegal di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Operasi pembalakan liar ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi tentang adanya aksi perambahan hutan.

20 anggota polisi kehutanan dikerahkan untuk menemukan kayu ilegal. Petugas akhirnya mendapatkan lebih 1000 kayu jenis mahang yang ditimbun di sebuah kanal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kayu dilindungi ini dirambah dari hutan produksi terbatas Teso Nilo seluas 629 hektare. Kerugian diperkirakan hampir Rp 1 milyar. Aktivitas illegal logging di Kampar ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Riau Said Nurjaya, aksi penebangan liar tersebut diduga dilakukan sebuah koperasi dengan hanya mengantongi rekomendasi mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin. Koperasi tersebut mengalihfungsikan status hutan produksi terbatas [HPT] menjadi hutan tanaman rakyat [HTR] tanpa izin Menteri Kehutanan.

“Kami akan usut kasus ini sampai tuntas. Jika ada pejabat yang terlibat, tidak akan ditoleransi karena kerusakan hutan ini merugikan Negara,” kata Said.

Polisi kehutanan sempat melepaskan tembakan ke udara saat penebang liar berusaha menghindari petugas. Aparat menemukan dua alat berat yang digunakan untuk membuat kanal.

Petugas langsung menyita alat berat sebagai barang bukti. Polisi juga menahan dua tersangka yang bekerja sebagai operator lapangan. Barang bukti kayu dan alat berat sudah disita dan dibawa ke Markas Polisi Kehutanan Riau, Jl Dahlia, Pekanbaru. [asr]

PEKANBARU (RS) Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Monitoring Development (IMD) mengajukan somasi terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal. Surat somasi Nomor 138/IMD/ XII/ 2011 diterima Biro Umum Pemerintah Provinsi Riau, Senin (5/12). Gubernur dinilai melanggar Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan, Rusli sebagai kepala daerah seharusnya sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 60 UU itu mensyaratkan komisi tersebut dibentuk paling lambat dua tahun sejak disahkan, yakni 2010. Namun hingga kini, Gubernur Riau belum juga membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau.

“Saya menduga ada ketakutan gubernur jika komisi itu berdiri. Gubernur akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi publik. Kekhawatiran seperti itu menyebabkan sampai sekarang komisi informasi tidak terwujud,” kata Adnan.

Ia menjelaskan komisi informasi berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat melaporkan kasus-kasus pelanggaran UU Nomor 14 Tahun 2008. Seperti, penolakan pejabat maupun pegawai pemerintah daerah memberikan informasi tentang kepentingan publik.

“Kasus seperti ini sering ditemui, ketika masyarakat menanyakan tentang suatu kegiatan pembangunan sarana umum, pejabat yang berwenang menutup informasi, bahkan melarang masyarakat menanyakan hal itu. Hal ini sudah melanggar hukum, dan bisa dipidana,” kata Adnan.

Ia mengingatkan pejabat pemerintah yang menghalangi masyarakat dan wartawan menuntut informasi dan transparansi kepentingan publik dikenakan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta rupiah.

“Jadi masalah ini tidak main-main. Oleh sebab itu, kami , mensomasi Gubernur Riau. Dalam somasi itu dinyatakan jika gubernur tidak membentuk komisi informasi paling lambat 1 bulan, maka kami akan menggugat ke pengadilan,” tegas Adnan.

Ia menambahkan selain UU Nomor 14 Tahun 2008, gubernur juga melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) karena mengabaikan hak dasar warganegara memperoleh informasi sebagai salah satu ciri negara demokrasi. (asr)

PEKANBARU (RS) Polresta Pekanbaru menangkap lima warga Pakistan karena membawa narkoba. Polisi menemukan alat hisap dan satu paket shabu-shabu dalam mobil tersangka.

Kelima warga Pakistan digiring ke Markas Polresta Pekanbaru setelah ditangkap di Jl Riau, Pekanbaru, Kamis (24/11). Polisi memeriksa barang-barang yang dibawa kelima warga asing untuk menemukan narkoba.

Kelima imigran dicurigai saat melintas dengan mobil dari Kecamatan Dayun, Siak menuju Pekanbaru. Dua warga Indonesia yang ikut rombongan imigran berhasil kabur. Polisi menemukan alat hisap narkoba atau bong dan satu paket shabu-shabu yang disembunyikan di bawah jok mobil.

Petugas Dinas Perhubungan Siak Bambang mengaku sudah curiga gerak-gerik tersangka saat diperiksa di Jl Siak-Pekanbaru. “Kami dibantu polisi akhirnya menangkap mereka karena menemukan narkoba di mobil,” kata Bambang.

Kelima tersangka ditahan di Markas Polresta Pekanbaru. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Petugas Imigrasi Pekanbaru akan memeriksa paspor para tersangka untuk mengetahui status kewarganegaraan mereka. (asr)

PEKANBARU (RS) Pembunuhan sadis di Rumah Makan Pondok Gurih, Jl Sudirman, Pekanbaru, Kamis (10/11) malam terekam kamera CCTV. Pelaku pembunuhan terlihat menggunakan senjata tajam menyerang korban dari belakang.

Aksi pembunuhan seorang pengusaha ini terjadi saat pengunjung Pondok Gurih terlihat mulai ramai. Dari kamera CCTV rumah makan, korban terlihat santai memasuki Pondok Gurih dan berjalan menuju tempat duduk.

Namun, tidak berapa lama dari belakang muncul seorang pemuda menggunakan helm menyerang korban dengan parang. Pelaku membacok pengusaha ini lima kali dan langsung meninggalkan rumah makan. Korban yang teridentifikasi bernama Halomoan Gurning, pengusaha perkebunan diduga tewas di tempat kejadian. Korban tinggal di Jl Mekar Sari, Tangkerang Selatan, Pekanbaru.

Kepala Polsek Bukit Raya Kompol Wawan menyatakan pihaknya sudah memeriksa lima saksi, yakni karyawan rumah makan dan pengunjung yang melihat langsung peristiwa pembunuhan. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan. Sejauh ini, belum diketahui motif kasus tersebut. “Tampaknya pelaku sudah mengintai korban sebelum masuk rumah makan. Kami masih memburu tersangka,” kata Kapolsek Tampan Kompol Wawan. (asr)

PELALAWAN (RS) Seorang warga tewas dihakimi massa karena dituduh mencuri karet di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Pelalawan. Sedangkan satu warga kritis, satu melarikan diri, dua ditangkap dan diserahkan ke polisi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan AKP Edwar menyebutkan peristiwa ini terjadi, Selasa (25/10) pagi. Kelima pelaku tertangkap basah oleh masyarakat saat mencuri tanaman karet milik petani, Yunus. Warga yang sudah curiga gerak-gerik kawanan pencuri itu langsung menghakimi mereka.

"Akibatnya, Aso warga asal Nias meninggal dunia. Yang luka parah yakni Syafri, kami larikan ke RS Selasih untuk divisum," kata Edwar kepada wartawan.

Edwar mengungkapkan pelaku pencurian yang telah diintai warga masuk ke perkebunan karet menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1291 JB. Saat sedang beraksi, warga langsung mengepung dan menyergap mereka.

Puluhan warga langsung menendang dan memukul pencuri dengan benda tumpul. “Polisi sudah menahan dua tersangka. Untuk pelaku pengerokan sejauh ini belum diperiksa. Sebab, mereka ramai. Jadi ada banyak pertimbangan," kata Edwar.

Dua pencuri yang telah ditangkap ditahan di Mapolsek Bunut bersama sejumlah barang bukti. Sementara korban meninggal dunia akan diotopsi. "Satu pelaku yang kabur masih dalam perburuan," kata Edwar. (tpn)

Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau ricuh, Senin (17/10). Mahasiswa menuntut BPK menyelidiki dugaan korupsi dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Pekanbaru.

Sekitar 30 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru memaksa masuk Kantor BPK Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Pengunjuk rasa dihadang sejumlah petugas keamanan. Mahasiswa akhirnya berusaha mendobrak pintu Kantor BPK Riau karena dihalangi menyampaikan aspirasi di halaman kantor auditor keuangan pemerintah ini.

Aktivis HMI menuntut BPK tidak memanipasi informasi tentang keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam laporannya, BPK selalu menyatakan pengelolaan keuangan daerah wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun kenyataannya menurut pengunjuk rasa, ditemukan indikasi penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama PON ke-18 di kawasan Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp400 milyar.

Kasus dugaan korupsi ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/10) lalu. Indonesia Monitoring Development (IMD) mengungkapkan proyek Stadion Utama PON tidak melalui mekanisme lelang sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003.

Mahasiswa mendesak KPK memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Utama PON di Pekanbaru. Stadion bertaraf internasional ini rencananya akan diresmikan Menteri Pemuda dan Olahraga akhir tahun 2011.

Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau. Aktivis HMI mendesak Dewan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan stadion PON. “Kami menduga ada konspirasi untuk menyalahgunakan keuangan daerah. Oleh sebab itu, aparat hukum harus mengungkap kasus ini,” tegas Ketua HMI Pekanbaru Dani Suhlika. (asr)

PEKANBARU (RS) Indonesia Monitoring Development (IMD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Pekanbaru. Dalam press release yang diterima riauspot.com, lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang dan mutu konstruksi.

Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan mengungkapkan sejumlah indikasi penyelewengan dalam pendirian Stadion Utama PON di Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Di antaranya pembangunan stadion tersebut tidak melalui mekanisme lelang, yakni diumumkan di media massa sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Adnan menduga pemenang proyek ditunjuk langsung Gubernur Riau Rusli Zainal. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. “Kami menduga penunjukan langsung dilakukan gubernur. Ini jelas tidak boleh karena bertentangan dengan aturan hukum,” kata Adnan.

Ia menambahkan proses lelang manajemen konstruksi (MK) sebagai pengawas proyek tahun 2008 diduga fiktif. Sedangkan lelang MK tahun 2009 dimenangkan PT Biro Insinyur Exakta diduga berbau nepotisme karena pemilik usaha itu masih keluarga Gubernur Riau. “Patut diduga lelang tahun 2008 fiktif. Lelang dan pengerjaan baru dilakukan tahun 2009 sehingga terjadi kerugian daerah,” kata Adnan.

IMD menyatakan dana pembangunan Stadion Utama PON senilai Rp900 milyar terlalu mahal. Adnan memperkirakan idealnya anggaran untuk stadion itu sekitar Rp500 milyar. Kejanggalan lain yang ditemukan IMD terkait kualitas baja yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga kini, tiga kontraktor pembangunan stadion tidak bisa memperlihatkan hasil uji mutu baja dari Universitas Trisakti.

Ketiga kontraktor BUMN tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang tergabung dalam join operation (JO). IMD menaksir kerugian negara akibat penyelewengan pembangunan stadion PON mencapai Rp400 miliyar. “Oleh sebab itu, IMD mendesak KPK memeriksa pejabat terkait, seperti Gubernur Riau dan kontraktor yang terlibat dalam megaproyek itu,” tandas Adnan.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Zulkifli Rahman beberapa waktu lalu kepada wartawan mengatakan rangka baja stadion PON sudah berstandar nasional. "Kita pesan rangka baja itu dari Surabaya. Itu sudah berstandar nasional," ujar Zulkifli. (asr)