Pekanbaru Online | Beranda

KAMPAR [RS] Polisi Kehutanan Riau menemukan ribuan kayu ilegal dan dua alat berat dalam operasi pembalakan liar di Kampar, Sabtu [7/1]. Kasus illegal logging ini diduga melibatkan mantan pejabat daerah.

Polisi kehutanan menyisir lokasi yang menjadi tempat penimbunan kayu ilegal di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar. Operasi pembalakan liar ini dilakukan setelah petugas mendapat informasi tentang adanya aksi perambahan hutan.

20 anggota polisi kehutanan dikerahkan untuk menemukan kayu ilegal. Petugas akhirnya mendapatkan lebih 1000 kayu jenis mahang yang ditimbun di sebuah kanal di sekitar perkebunan kelapa sawit. Kayu dilindungi ini dirambah dari hutan produksi terbatas Teso Nilo seluas 629 hektare. Kerugian diperkirakan hampir Rp 1 milyar. Aktivitas illegal logging di Kampar ini melanggar Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

Menurut Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Riau Said Nurjaya, aksi penebangan liar tersebut diduga dilakukan sebuah koperasi dengan hanya mengantongi rekomendasi mantan Bupati Kampar Burhanuddin Husin. Koperasi tersebut mengalihfungsikan status hutan produksi terbatas [HPT] menjadi hutan tanaman rakyat [HTR] tanpa izin Menteri Kehutanan.

“Kami akan usut kasus ini sampai tuntas. Jika ada pejabat yang terlibat, tidak akan ditoleransi karena kerusakan hutan ini merugikan Negara,” kata Said.

Polisi kehutanan sempat melepaskan tembakan ke udara saat penebang liar berusaha menghindari petugas. Aparat menemukan dua alat berat yang digunakan untuk membuat kanal.

Petugas langsung menyita alat berat sebagai barang bukti. Polisi juga menahan dua tersangka yang bekerja sebagai operator lapangan. Barang bukti kayu dan alat berat sudah disita dan dibawa ke Markas Polisi Kehutanan Riau, Jl Dahlia, Pekanbaru. [asr]

PEKANBARU (RS) Lembaga swadaya masyarakat Indonesia Monitoring Development (IMD) mengajukan somasi terhadap Gubernur Riau Rusli Zainal. Surat somasi Nomor 138/IMD/ XII/ 2011 diterima Biro Umum Pemerintah Provinsi Riau, Senin (5/12). Gubernur dinilai melanggar Undang Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Menurut Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan, Rusli sebagai kepala daerah seharusnya sudah membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 60 UU itu mensyaratkan komisi tersebut dibentuk paling lambat dua tahun sejak disahkan, yakni 2010. Namun hingga kini, Gubernur Riau belum juga membentuk Komisi Informasi Provinsi Riau.

“Saya menduga ada ketakutan gubernur jika komisi itu berdiri. Gubernur akan selalu berhadapan dengan masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi publik. Kekhawatiran seperti itu menyebabkan sampai sekarang komisi informasi tidak terwujud,” kata Adnan.

Ia menjelaskan komisi informasi berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat melaporkan kasus-kasus pelanggaran UU Nomor 14 Tahun 2008. Seperti, penolakan pejabat maupun pegawai pemerintah daerah memberikan informasi tentang kepentingan publik.

“Kasus seperti ini sering ditemui, ketika masyarakat menanyakan tentang suatu kegiatan pembangunan sarana umum, pejabat yang berwenang menutup informasi, bahkan melarang masyarakat menanyakan hal itu. Hal ini sudah melanggar hukum, dan bisa dipidana,” kata Adnan.

Ia mengingatkan pejabat pemerintah yang menghalangi masyarakat dan wartawan menuntut informasi dan transparansi kepentingan publik dikenakan sanksi maksimal 2 tahun penjara dan denda Rp10 juta rupiah.

“Jadi masalah ini tidak main-main. Oleh sebab itu, kami , mensomasi Gubernur Riau. Dalam somasi itu dinyatakan jika gubernur tidak membentuk komisi informasi paling lambat 1 bulan, maka kami akan menggugat ke pengadilan,” tegas Adnan.

Ia menambahkan selain UU Nomor 14 Tahun 2008, gubernur juga melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) karena mengabaikan hak dasar warganegara memperoleh informasi sebagai salah satu ciri negara demokrasi. (asr)

PEKANBARU (RS) Polresta Pekanbaru menangkap lima warga Pakistan karena membawa narkoba. Polisi menemukan alat hisap dan satu paket shabu-shabu dalam mobil tersangka.

Kelima warga Pakistan digiring ke Markas Polresta Pekanbaru setelah ditangkap di Jl Riau, Pekanbaru, Kamis (24/11). Polisi memeriksa barang-barang yang dibawa kelima warga asing untuk menemukan narkoba.

Kelima imigran dicurigai saat melintas dengan mobil dari Kecamatan Dayun, Siak menuju Pekanbaru. Dua warga Indonesia yang ikut rombongan imigran berhasil kabur. Polisi menemukan alat hisap narkoba atau bong dan satu paket shabu-shabu yang disembunyikan di bawah jok mobil.

Petugas Dinas Perhubungan Siak Bambang mengaku sudah curiga gerak-gerik tersangka saat diperiksa di Jl Siak-Pekanbaru. “Kami dibantu polisi akhirnya menangkap mereka karena menemukan narkoba di mobil,” kata Bambang.

Kelima tersangka ditahan di Markas Polresta Pekanbaru. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Petugas Imigrasi Pekanbaru akan memeriksa paspor para tersangka untuk mengetahui status kewarganegaraan mereka. (asr)

PEKANBARU (RS) Pembunuhan sadis di Rumah Makan Pondok Gurih, Jl Sudirman, Pekanbaru, Kamis (10/11) malam terekam kamera CCTV. Pelaku pembunuhan terlihat menggunakan senjata tajam menyerang korban dari belakang.

Aksi pembunuhan seorang pengusaha ini terjadi saat pengunjung Pondok Gurih terlihat mulai ramai. Dari kamera CCTV rumah makan, korban terlihat santai memasuki Pondok Gurih dan berjalan menuju tempat duduk.

Namun, tidak berapa lama dari belakang muncul seorang pemuda menggunakan helm menyerang korban dengan parang. Pelaku membacok pengusaha ini lima kali dan langsung meninggalkan rumah makan. Korban yang teridentifikasi bernama Halomoan Gurning, pengusaha perkebunan diduga tewas di tempat kejadian. Korban tinggal di Jl Mekar Sari, Tangkerang Selatan, Pekanbaru.

Kepala Polsek Bukit Raya Kompol Wawan menyatakan pihaknya sudah memeriksa lima saksi, yakni karyawan rumah makan dan pengunjung yang melihat langsung peristiwa pembunuhan. Polisi masih memburu pelaku pembunuhan. Sejauh ini, belum diketahui motif kasus tersebut. “Tampaknya pelaku sudah mengintai korban sebelum masuk rumah makan. Kami masih memburu tersangka,” kata Kapolsek Tampan Kompol Wawan. (asr)

PELALAWAN (RS) Seorang warga tewas dihakimi massa karena dituduh mencuri karet di Desa Balam Merah, Kecamatan Bunut, Pelalawan. Sedangkan satu warga kritis, satu melarikan diri, dua ditangkap dan diserahkan ke polisi.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Pelalawan AKP Edwar menyebutkan peristiwa ini terjadi, Selasa (25/10) pagi. Kelima pelaku tertangkap basah oleh masyarakat saat mencuri tanaman karet milik petani, Yunus. Warga yang sudah curiga gerak-gerik kawanan pencuri itu langsung menghakimi mereka.

"Akibatnya, Aso warga asal Nias meninggal dunia. Yang luka parah yakni Syafri, kami larikan ke RS Selasih untuk divisum," kata Edwar kepada wartawan.

Edwar mengungkapkan pelaku pencurian yang telah diintai warga masuk ke perkebunan karet menggunakan mobil Toyota Avanza BM 1291 JB. Saat sedang beraksi, warga langsung mengepung dan menyergap mereka.

Puluhan warga langsung menendang dan memukul pencuri dengan benda tumpul. “Polisi sudah menahan dua tersangka. Untuk pelaku pengerokan sejauh ini belum diperiksa. Sebab, mereka ramai. Jadi ada banyak pertimbangan," kata Edwar.

Dua pencuri yang telah ditangkap ditahan di Mapolsek Bunut bersama sejumlah barang bukti. Sementara korban meninggal dunia akan diotopsi. "Satu pelaku yang kabur masih dalam perburuan," kata Edwar. (tpn)

Tuntut Usut Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Utama PON

PEKANBARU (RS) Unjuk rasa puluhan mahasiswa di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau ricuh, Senin (17/10). Mahasiswa menuntut BPK menyelidiki dugaan korupsi dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-18 di Pekanbaru.

Sekitar 30 aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru memaksa masuk Kantor BPK Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Pengunjuk rasa dihadang sejumlah petugas keamanan. Mahasiswa akhirnya berusaha mendobrak pintu Kantor BPK Riau karena dihalangi menyampaikan aspirasi di halaman kantor auditor keuangan pemerintah ini.

Aktivis HMI menuntut BPK tidak memanipasi informasi tentang keuangan Pemerintah Provinsi Riau. Dalam laporannya, BPK selalu menyatakan pengelolaan keuangan daerah wajar tanpa pengecualian (WTP).

Namun kenyataannya menurut pengunjuk rasa, ditemukan indikasi penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama PON ke-18 di kawasan Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp400 milyar.

Kasus dugaan korupsi ini dilaporkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/10) lalu. Indonesia Monitoring Development (IMD) mengungkapkan proyek Stadion Utama PON tidak melalui mekanisme lelang sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003.

Mahasiswa mendesak KPK memeriksa Gubernur Riau Rusli Zainal terkait dugaan korupsi pembangunan Stadion Utama PON di Pekanbaru. Stadion bertaraf internasional ini rencananya akan diresmikan Menteri Pemuda dan Olahraga akhir tahun 2011.

Sebelumnya, mahasiswa berunjuk rasa di Gedung DPRD Riau. Aktivis HMI mendesak Dewan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan stadion PON. “Kami menduga ada konspirasi untuk menyalahgunakan keuangan daerah. Oleh sebab itu, aparat hukum harus mengungkap kasus ini,” tegas Ketua HMI Pekanbaru Dani Suhlika. (asr)

PEKANBARU (RS) Indonesia Monitoring Development (IMD) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus dugaan penyelewengan dana pembangunan Stadion Utama Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII di Pekanbaru. Dalam press release yang diterima riauspot.com, lembaga swadaya masyarakat (LSM) tersebut menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses lelang dan mutu konstruksi.

Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan mengungkapkan sejumlah indikasi penyelewengan dalam pendirian Stadion Utama PON di Universitas Riau, Panam, Pekanbaru. Di antaranya pembangunan stadion tersebut tidak melalui mekanisme lelang, yakni diumumkan di media massa sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Adnan menduga pemenang proyek ditunjuk langsung Gubernur Riau Rusli Zainal. Tindakan tersebut melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. “Kami menduga penunjukan langsung dilakukan gubernur. Ini jelas tidak boleh karena bertentangan dengan aturan hukum,” kata Adnan.

Ia menambahkan proses lelang manajemen konstruksi (MK) sebagai pengawas proyek tahun 2008 diduga fiktif. Sedangkan lelang MK tahun 2009 dimenangkan PT Biro Insinyur Exakta diduga berbau nepotisme karena pemilik usaha itu masih keluarga Gubernur Riau. “Patut diduga lelang tahun 2008 fiktif. Lelang dan pengerjaan baru dilakukan tahun 2009 sehingga terjadi kerugian daerah,” kata Adnan.

IMD menyatakan dana pembangunan Stadion Utama PON senilai Rp900 milyar terlalu mahal. Adnan memperkirakan idealnya anggaran untuk stadion itu sekitar Rp500 milyar. Kejanggalan lain yang ditemukan IMD terkait kualitas baja yang tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Hingga kini, tiga kontraktor pembangunan stadion tidak bisa memperlihatkan hasil uji mutu baja dari Universitas Trisakti.

Ketiga kontraktor BUMN tersebut adalah PT Pembangunan Perumahan, PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya yang tergabung dalam join operation (JO). IMD menaksir kerugian negara akibat penyelewengan pembangunan stadion PON mencapai Rp400 miliyar. “Oleh sebab itu, IMD mendesak KPK memeriksa pejabat terkait, seperti Gubernur Riau dan kontraktor yang terlibat dalam megaproyek itu,” tandas Adnan.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau Zulkifli Rahman beberapa waktu lalu kepada wartawan mengatakan rangka baja stadion PON sudah berstandar nasional. "Kita pesan rangka baja itu dari Surabaya. Itu sudah berstandar nasional," ujar Zulkifli. (asr)

PEKANBARU (RS) Ratusan wartawan media cetak, elektronik dan on line bentrok dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di depan rumah dinas Gubernur Riau Jl Diponegoro, Pekanbaru, Kamis (25/8) malam.

Wartawan mengecam tindakan Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Surya Maulana yang diduga melakukan intimidasi terhadap wartawan Harian Tribun Pekanbaru Hengki Seprihadi.

Hengki mengaku diancam Surya dan dua stafnya setelah memberitakan kasus dugaan pemotongan dana bantuan mesjid di Pemprov Riau. Dalam unjuk rasa, sempat terjadi aksi saling dorong antara wartawan dan petugas keamanan. Namun, suasana panas mereda setelah Kepala Biro Humas Pemprov Riau Chairul Rizki datang melerai wartawan dan Satpol PP.

Wartawan akhirnya diizinkan bertemu Gubernur Riau Rusli Zainal. Dalam pertemuan tersebut, Rusli meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan bawahannya. Rusli mengharapkan hubungan wartawan dan Pemprov Riau tetap berjalan baik.

“Saya mohon maaf atas masalah ini,” kata Rusli di depan para wartawan yang bertamu ke rumah dinasnya.

Ketua Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI) Riau Tony Hidayat mendesak Gubernur Riau memberhentikan Kepala Biro Umum Pemprov Riau Surya Maulana yang melakukan intimidasi terhadap jurnalis. Toni menyayangkan sikap seorang pejabat Riau yang dinilai tidak profesional dan kurang simpatik tersebut.

“Kalau merasa dirugikan media, kan bisa melakukan klarifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 40/1999 tentang Pers. Seperti itu prosedurnya, bukan main ancam,” tegas Tony.

Pengancaman terhadap wartawan Tribun Pekanbaru Hengki Seprihadi bermula saat ia akan mewawancarai Gubernur Riau Rusli Zainal di rumah dinasnya. Saat itu, datang Surya Maulana mengajaknya bicara dan minta Hengki tidak memberitakan lagi tentang dugaan pemotongan dana bantuan mesjid di Pekanbaru.

Saat itu juga, Hengki dihampiri dua staf Surya yang langsung mengancam akan membunuh Hengki jika tetap memberitakan kasus penyunatan dana bantuan mesjid itu. (asr)

PEKANBARU (RS) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru menggelar sidang kasus korupsi kehutanan dengan terdakwa mantan Bupati Siak, Arwin AS, Kamis (11/8). Pengacara terdakwa minta jaksa mengusut juga keterlibatan Gubernur Riau dalam kasus yang merugikan negara ratusan milyar rupiah ini.

Ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru Maefri membuka sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketua tim jaksa Harianto menyatakan terdakwa Arwin melakukan tindak pidana korupsi saat menduduki jabatan Bupati Siak tahun 2005.

Menurut jaksa, Arwin berperan memberikan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) secara tidak sah kepada lima perusahaan. Salah satunya PT Balai Kayang Mandiri milik sepupu Arwin yang mendapat izin pengelolaan seluas 28.500 hektare.

Selain itu, izin juga diberikan kepada PT Bina Daya Bintara (8.000 hektare), PT Seraya Sumber Lestari (22.000 hektare), PT Rimba Mandau Lestari (7.500 hektare) dan PT National Timber and Forest Product (8.200 hektare).

Izin yang diterbitkan terdakwa menyebabkan kerusakan hutan alam seluas 74.200 hektare. Tindakan Arwin melanggar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/ KPTS/ 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34/ 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan.

Jaksa menegaskan Arwin juga menerima uang Rp850 juta dan US$2000 dari perusahaan yang mengajukan izin kehutanan. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Akibat izin yang dibuat mantan Bupati Siak, negara rugi Rp301 milyar, dihitung berdasarkan nilai kerusakan hasil hutan,” kata jaksa Harianto.

Ketua tim pengacara terdakwa Joni Irianto mengajukan keberatan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Joni, kasus ini tidak masuk ranah hukum pidana karena peraturan yang dilanggar hanya administrasi negara, seperti keputusan menteri kehutanan.

“Keterangan saksi Agus Syamsir dan Sunario juga tidak benar. Sampai sekarang, tidak ada bukti Arwin menerima suap Rp850 juta dari perusahaan,” tegas Joni.

Pengacara terdakwa minta jaksa berlaku adil dengan mengusut keterlibatan Gubernur Riau Rusli Zainal dan Kementerian Kehutanan. Sebab, gubernur juga berwenang dalam penerbitan IUPHHK-HT.

Sidang perdana kasus korupsi kehutanan ini diwarnai unjuk rasa dari puluhan aktivis lingkungan. Aktivis mendesak Pengadilan Tipikor memeriksa Gubernur Riau yang juga berperan mengeluarkan izin kehutanan di Siak. Menurut massa, pengadilan dinilai tidak fair jika hanya mengadili Bupati Siak yang hanya bawahan Gubernur Riau. (asr)

PEKANBARU (RS) Sejumlah warga mendatangi Markas Polda Riau, Pekanbaru, Jumat (5/8). Warga menuntut polisi adil dalam mengusut kasus bentrokan di Kampar. Saat ini, Polda Riau baru menahan satu orang dari pihak warga. Sementara sekelompok preman yang menyerang pemukiman penduduk masih bebas.

Sekitar 15 warga Kampar mendatangi Unit Pelayanan Markas Polda Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru. Mereka minta polisi menyelidiki kasus penyerangan yang dilakukan sekelompok preman di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kampar.
Bentrokan yang terjadi 29 Juli 2011 tersebut dipicu sengketa lahan antara warga dengan PT Raka. Menurut warga, perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut menyerobot lahan mereka seluas 1200 hektare.
Juru bicara warga, Juli Arianto mengatakan suasana di Kota Garo masih mencekam. Warga mengungsi ke tempat aman karena trauma akibat penyerbuan yang dilakukan sejumlah pemuda. Warga juga minta polisi bertindak adil dengan menahan preman yang menyerang dan merusak rumah mereka. “Kami menuntut proses hukum ini berjalan adil. Polisi harus melindungi masyarakat yang ketakutan akibat diserbu sekelompok pemuda,” kata Juli.
Saat ini, Polda Riau baru menahan seorang dari pihak warga atas tuduhan pengeroyokan. Sedangkan komplotan yang merusak rumah warga masih bebas. (asr)

ROKAN HULU (RS) Puluhan warga mengamuk dan membakar dua alat berat sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu, Senin (1/8). Kericuhan dipicu sengketa lahan warga dengan PT Mazuma Agro Indonesia yang berlarut-larut.

Massa menyerbu perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Tambusai, Rokan Hulu. Warga yang emosi membakar dua alat berat PT Mazuma Agro Indonesia. Pekerja perusahaan perkebunan kelapa sawit ini juga menjadi sasaran amukan warga Desa Batang Kumu, Kecamatan Tambusai. Massa merusak rumah dan memaksa pekerja termasuk keluarganya meninggalkan perusahaan.

Penyerangan ini dilatarbelakangi kasus sengketa lahan warga Desa Batang Kumu dengan PT Mazuma Agro Indonesia yang tidak kunjung tuntas selama empat tahun. Warga menyatakan perusahaan menyerobot tanah ulayat seluas 5500 hektare.

Emosi warga semakin tidak terbendung karena proses hukum aksi pembakaran puluhan rumah penduduk tahun 2010 lalu berjalan lamban. “Kami kecewa terhadap aparat hukum. Sengketa lahan ini berlarut-larut sehingga merugikan masyarakat,” kata Kepala Desa Batang Kumu Sari Muda Manalu. (dri)

ROKAN HULU (RS) Puluhan warga mendatangi Kantor PLN Pasir Pengarayan, Rokan Hulu, Rabu (27/7). Warga mengaku tertipu oknum pegawai perusahaan mitra PLN yang memungut uang jutaan rupiah untuk pemasangan aliran listrik.

Sekitar 31 warga Kecamatan Ujung Batu mengadu ke Kantor PLN Pasir Pengarayan. Warga mengungkapkan ada pegawai pemasang listrik di Rokan Hulu melakukan penipuan.

Menurut warga, tiga orang yang mengaku pegawai CV Prima Abadi tersebut meminta uang Rp5 juta hingga Rp6 juta kepada calon pelanggan untuk pemasangan aliran listrik baru. Masyarakat bersedia membayar karena selama ini sulit mendapatkan pemasangan listrik.

“Kami tidak ada pilihan. Memang sulit dapat aliran listrik selama ini. Kalau membayar, ya tidak apa-apa. Yang penting listrik terpasang,” kata warga, Mariana.

Namun, setelah membayar dan meteran listrik terpasang dua bulan, petugas PLN malah memutuskan arus di rumah warga. Petugas PLN beralasan meteran tersebut ilegal. Warga merasa ditipu petugas yang mengaku dari CV Prima Abadi sebagai perusahaan mitra PLN.

“Kami menuntut tanggung jawab PLN. Kenapa bisa begini, sudah dipasang kok terus diputus lagi,” kata Mariana.

Sementara Manager PLN Ranting Pasir Pengarayan, Muhammad Harianja menyatakan CV Prima Abadi memang resmi mitra PLN yang beroperasi memasang aliran listrik baru ke rumah warga. Namun, petugas yang memasang listrik dan memungut biaya hingga Rp6 juta tersebut tidak terdaftar.

PLN mempersilakan warga melaporkan kasus penipuan ini ke Polres Rokan Hulu. “Silakan warga melapor kalau merasa dirugikan. Yang jelas, CV Prima Abadi itu memang resmi, tapi petugas itu yang ilegal,” kata Muhammad. (dri)

ROKAN HULU (RS) Polres Rokan Hulu menangkap sembilan pemakai narkoba di sejumlah tempat hiburan, Selasa (19/7). Polisi juga menyita barang bukti berupa shabu dari tangan komplotan ini.

Sembilan tersangka ditahan di Markas Polres Rokan Hulu. Mereka ditangkap di tempat hiburan secara terpisah. Komplotan pengguna narkoba ini diduga mendapat pasokan narkoba dari luar daerah.

Mereka bertransaksi di tempat hiburan, wisma dan kafe remang-remang di Kecamatan Ujung Batu. Polisi menyita enam paket shabu, alat hisap, tujuh paket ganja kering, uang Rp500 ribu dan kendaraan.

“Operasi antinarkoba ini dilakukan setelah kami menerima laporan masyarakat tentang peredaran narkoba di tempat hiburan,” kata Kasat Narkoba Polres Rokan Hulu AKP Jini Wardi.

Para tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Polisi terus meningkatkan razia karena diduga Rokan Hulu sudah menjadi tempat peredaran narkoba antar provinsi di Sumatera. (dri)

PEKANBARU (RS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau mengungkapkan 25 petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Pekanbaru terindikasi mengonsumsi narkoba. Mereka diduga memakai barang haram tersebut setelah dilakukan tes urine.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Djoni Muhammad menyampaikan fakta peredaran narkoba di Lapas Pekanbaru, Selasa (12/7). Menurut Djoni, pihaknya mengusulkan pemberhentian enam pegawai yang terindikasi bersalah karena mengonsumsi narkoba. Sejumlah petugas sudah diajukan ke polisi untuk diproses secara hukum.

“Bahkan ada pegawai sudah dua kali kedapatan pakai narkoba, itu tidak ada ampun lagi,” kata Djoni.

Ia menjelaskan dari 131 petugas Lapas Pekanbaru, 25 orang atau 19,8 persen dinyatakan diduga memakai narkoba setelah mengikuti tes urine Mei 2011. Saat ini, mereka menjalani pembinaan dan pengawasan selama tiga bulan.

“Kami memperketat pengawasan di Lapas Pekanbaru untuk menghentikan peredaran narkoba. Razia juga terus ditingkatkan. Seperti diketahui, 35 persen penghuni lembaga ini tersangkut kasus narkoba,” kata Djoni.

Sementara itu, tiga narapidana ditangkap karena mengonsumsi narkoba dalam Lapas Pekanbaru, Selasa (12/7). Ketiga narapidana yang tertangkap mengonsumsi narkoba langsung digiring ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Mereka masing-masing berinisial IS, AR dan RO harus berurusan kembali dengan polisi karena kedapatan mengonsumsi shabu.

Sebelumnya ketiga narapidana divonis Pengadilan Negeri Pekanbaru karena kasus serupa. Operasi antinarkoba Lapas Pekanbaru menyita barang bukti dari narapidana 35 amplop berisi shabu. Polisi masih memeriksa ketiga narapidana untuk mengungkap jaringan narkoba dalam Lapas Pekanbaru. (asr)

PEKANBARU (RS) Petugas Bea Cukai Pekanbaru memusnahkan ribuan barang selundupan dari Malaysia dan Singapura, Jumat (8/7). Pemusnahan dilaksanakan di Kompleks Markas Satuan Polisi Pamong Praja Riau, Jl Kembang Sari, Pekanbaru. Barang ilegal ini tidak memiliki izin masuk ke Indonesia dan diduga mengandung bahan berbahaya.

Produk yang dimusnahkan terdiri dari obat-obatan, minuman keras, rokok ilegal dan peralatan kendaraan. Total kerugian negara akibat penyelundupan ini Rp1,8 milyar. Ribuan barang bukti dimusnahkan dengan cara dibakar dan digiling menggunakan alat berat. Bea Cukai menyita produk luar negeri ini dalam kurun waktu tiga tahun terakhir di Pelabuhan Sungai Duku dan sekitarnya. Para penyelundup menyusupkan barang tanpa izin impor dari Malaysia dan Singapura melalui jalur pelayaran Selat Malaka.

Menurut Kepala Seksi Penindakan Bea Cukai Pekanbaru Haryo Julianto, pihaknya akan terus melakukan pengawasan di pintu masuk Riau untuk mencegah aksi penyelundupan. “Kasus penyelundupan ini merugikan negara karena tidak memiliki izin impor dan tanpa membayar bea masuk,” kata Haryo.

Penyidik Bea Cukai Pekanbaru sudah menahan sejumlah tersangka yang diduga memasarkan produk impor secara tidak sah. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. (asr)

PEKANBARU (RS) Kapolda Riau Brigjen Suedi Husein menyatakan sudah membentuk tim untuk mencari Nazaruddin di Pekanbaru. Tim Polda Riau sudah melakukan penyisiran dua hari, namun belum menemukan politisi Partai Demokrat tersebut.

Isu keberadaan Nazaruddin di Pekanbaru mendapat perhatian serius Polda Riau. Tersangka kasus dugaan korupsi di Kementerian Pemuda dan Olahraga tersebut memang memiliki keluarga di Pekanbaru.

Salah satunya di Jl Dagang Gang Amal, Kecamatan Sukajadi. Rumah ini milik istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni. Menurut warga setempat, sejak kasus korupsi Nazaruddin mencuat di media massa, Neneng dan suaminya menghilang.

“Kami sudah melakukan pencarian dua hari terakhir. Tapi, sampai sekarang masih belum ada petunjuk (keberadaan Nazaruddin),” kata Kapolda Riau Brigjen Suedi Husein kepada wartawan, Kamis (7/7).

Anggota Polda Riau sudah menyisir setiap lokasi yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Nazaruddin. Namun, hingga kini polisi mengaku belum menemukan titik terang. Suedi menyatakan polisi akan terus mencari keberadaan Nazaruddin. Jika tersangka ditemukan di Pekanbaru, Polda Riau akan segera berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tentunya kami berkoordinasi. Polda Riau siap bekerja sama dengan KPK,” kata Suedi. (asr)

KAMPAR (RS) Masyarakat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Kampar terkait dugaan korupsi pembangunan Islamic Centre. Indonesia Monitoring Development menduga terjadi penyimpangan anggaran daerah Rp4 milyar dalam pembangunan kompleks keagamaan ini.

Islamic Centre Kampar dibangun di atas kawasan seluas lebih satu hektare di Kota Bangkinang. Lembaga swadaya masyarakat, Indonesia Monitoring Development (IMD) menemukan dugaan korupsi dalam pembangunan Islamic Centre.

Menurut Direktur Eksekutif IMD Raja Adnan, dana pembangunan Islamic Centre dialokasikan hanya Rp38 milyar berdasarkan peraturan daerah. Namun kenyataannya, proyek Pemerintah Kabupaten Kampar ini sudah menelan dana APBD Rp42 milyar. Dengan demikian, diduga terjadi penyimpangan hingga Rp4 milyar. Dana tersebut berasal dari tiga tahun anggaran, dari tahun 2007 sampai 2009. “Aparat hukum seharusnya menindaklanjuti kasus ini. Jangan sampai diabaikan,” kata Adnan, Jumat (1/7).

Indikasi penyelewengan dan pelanggaran peraturan daerah juga terlihat dari rendahnya kualitas bangunan. Beberapa bagian rumah ibadah rusak, padahal kompleks ini baru diresmikan 2010 lalu. Masyarakat mendesak KPK memeriksa Bupati Kampar Burhanuddin Husin terkait dugaan korupsi dalam proyek Islamic Centre.

Berdasarkan analisa konstruksi IMD, besarnya anggaran untuk pembangunan Islamic Centre tidak wajar. Dilihat dari kondisi fisik, pembangunan ini cukup memerlukan dana Rp25 milyar. Namun, ternyata bisa membengkak hingga Rp42 milyar. Adnan menambahkan perlu diselidiki aliran dana yang digunakan untuk proyek tersebut. “Kejanggalan yang ditemukan bisa menjadi bukti awal dugaan korupsi proyek Islamic Centre,” kata Adnan.

Hingga kini, belum ada tanggapan Bupati Kampar Burhanuddin Husin terkait laporan IMD. (asr)

Menurut Koordinator BMPK Irhayandi, pembangunan jembatan gantung dianggarkan dalam APBD 2007 senilai Rp5,5 miliar. Meski proyek belum tuntas, Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi sudah mencairkan dana 100%.

Tahun 2008, dana proyek kembali dianggarkan sebesar Rp6,6 miliar tanpa persetujuan DPRD Kuantan Singingi. Lagi-lagi, pembangunan terbengkalai, namun dana sudah dicairkan 100%. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengubah rancangan (bestek) dari jembatan gantung menjadi permanen.

“Di tahun selanjutnya (2009), dana pendirian jembatan kembali dianggarkan. Besteknya diubah lagi, dari permanen menjadi jembatan gantung. Tapi, pembangunan tidak kunjung selesai sampai sekarang,” kata Irhayandi.

BMPK juga melaporkan kasus dugaan korupsi pembangunan rumah dinas Bupati Kuantan Singingi tahun 2008 yang menelan dana Rp11,8 miliar. Selain itu, ormas kepemudaan ini juga mensinyalir adanya penyelewengan dalam proyek katering di Dinas Pendidikan Kuantan Singingi sebesar Rp1,5 miliar.

“Kami menduga proyek tahun 2007 sampai 2010 ini melalui penunjukan langsung (PL), tanpa tender. Ada dugaan pemenang proyek rumah makan fiktif. Kami juga menduga ada mark up dalam kasus tersebut,” ungkap Irhayandi.

BMPK menyerahkan laporan penyelewengan APBD di Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi kepada Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Riau Andri Ridwan. Kejaksaan berjanji akan menyelidiki kasus ini. (asr)